Batam, 6 Agustus 2026 — Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia (UI) menggelar focus group discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan dan pelaku ekonomi lokal di Kantor Koperasi Produsen Transmigrasi (KOPTRANS). Diskusi memetakan potensi dan hambatan warga kawasan transmigrasi Barelang pada tiga sektor prioritas: perikanan, pariwisata, dan UMKM. Satu benang merah menonjol dari ketiga sektor tersebut: pelatihan sudah banyak digelar, tetapi belum berujung pada produk dan layanan yang siap dipasarkan. Kehadiran beberapa tim dari perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas keahlian dalam mendukung pengembangan masyarakat di kawasan Barelang, khususnya pada kawasan Rempang Eco City (REC).
Sebagai bagian dari rangkaian awal pelaksanaan program, Tim Ekspedisi Patriot Barelang melaksanakan focus group discussion (FGD) bersama pelaku ekonomi lokal di Kantor Koperasi Produsen Transmigrasi (KOPTRANS). Kegiatan ini menjadi ruang untuk memetakan potensi, kebutuhan, serta berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan aktivitas ekonomi.
Diskusi diikuti Camat Galang Danang Prilasandi, Lurah Sembulang, Staf Ahli Kementerian Transmigrasi Yudo Pramono, pengurus KOPTRANS dan Koperasi, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Kelompok Wanita Tani (KWT), pelaku UMKM, serta perwakilan masyarakat. Kehadiran unsur pemerintah, koperasi, dan pelaku usaha sekaligus dalam satu forum memungkinkan persoalan dibahas dari hulu ke hilir.
Camat Galang, menilai perikanan sebagai sektor yang memiliki prospek besar. Menurutnya, pasar hasil tangkapan nelayan sebenarnya telah tersedia, bahkan sebagian produk telah. menembus luar daerah dan pasar ekspor. Pasar hasil tangkapan nelayan telah tersedia, Hambatannya justru di sisi hulu; keterbatasan alat tangkap dan kapasitas produksi.
"Kalau pasarnya sudah jelas, bahkan kita malah kekurangan dari segi produksi. Masukannya bagaimana alat-alat mereka bisa ditambah supaya mereka lebih banyak produksi," ujar Danang.
Ia juga mendorong diversifikasi hasil tangkapan. Menurutnya, nelayan tak perlu bergantung pada tenggiri semata, melainkan dapat menyesuaikan alat tangkap dengan musim dan komoditas lain seperti bawal, kepiting, dan lobster.
Di sisi lain, sektor pariwisata dinilai memiliki potensi strategis karena dapat mengintegrasikan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Gagasan pengembangan kawasan sebagai kampung wisata menjadi salah satu aspirasi yang muncul dalam FGD. Konsep tersebut diharapkan dapat menghubungkan potensi perikanan, kuliner, UMKM, kerajinan, hingga ekowisata.
Ketua Pokdarwis, Rian, menyampaikan kelompoknya masih membutuhkan pendampingan intensif karena baru terbentuk pada tahun 2026 Ia melihat pariwisata sebagai sektor yang dapat menjadi saluran pemasaran produk lokal.
“Kalau pariwisata di sini sudah jalan, UMKM lokal bisa tersalurkan. Tamu-tamu yang datang berkunjung bisa melihat produk batik dan UMKM,” katanya.
Pengembangan pariwisata juga dinilai dapat menciptakan efek berganda bagi masyarakat. Wisatawan tidak hanya membutuhkan objek wisata, tetapi juga transportasi, makanan, fasilitas sanitasi, pemandu, hingga indera mata. Kualitas pelayanan dan pengelolaan kawasan menjadi perhatian penting agar pengalaman wisatawan tetap positif.
Dari sektor UMKM, pelaku usaha menyampaikan kebutuhan pendampingan lanjutan, khususnya dalam aspek legalitas, produksi, pemasaran, pengemasan, dan pengembangan produk. Camat Galang menyoroti bahwa berbagai pelatihan telah dilaksanakan, tetapi belum seluruhnya berujung pada produk yang siap untuk dipasarkan.
Kebutuhan yang dinilai paling mendesak adalah pendampingan hingga terbitnya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), izin edar yang dikeluarkan Dinas Kesehatan bagi produk pangan olahan rumah tangga. Tanpa sertifikat itu, produk warga tertahan dan tidak dapat masuk jaringan pemasaran yang sebenarnya sudah tersedia.
“Sudah banyak pelatihan, tapi produknya belum memenuhi syarat untuk dijual. Harapannya pendampingan ini langsung sampai tuntas” ujar Danang.
Kebutuhan serupa datang dari dua kelompok kerajinan. Anisah dari kelompok batik berharap produksi batik tidak berhenti pada kain, tetapi dapat dikembangkan menjadi pakaian, tas, dan berbagai suvenir. Ia juga menyampaikan perlunya dukungan bahan baku serta keterampilan menjahit. Hal senada disampaikan Faizatul H dari kelompok ecoprint. Menurutnya, untuk menghasilkan produk ecoprint menjadi pakaian dan tas, juga membutuhkan dukungan keterampilan produksi dan penjahitan. Ia juga menyampaikan kebutuhan Kelompok Wanita Tani terhadap pengembangan pertanian pekarangan yang lebih produktif dan ramah lingkungan.
Dari sisi kelembagaan, kolaborasi antara Koperasi Transmigrasi (Koptrans) dan Koperasi Merah Putih atau Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi salah satu isu penting yang dibahas. Kedua koperasi dinilai memiliki aset dan fungsi yang dapat saling melengkapi, khususnya dalam mendukung rantai usaha perikanan.
Perwakilan KNMP, Samsudin, menjelaskan KNMP memiliki fasilitas seperti pabrik es dan cold storage, sementara nelayan di kawasan REC memiliki armada dan aktivitas penangkapan ikan. Karena itu, diperlukan duduk bersama untuk menyusun pola kerja sama yang jelas sehingga fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan tumpang tindih usaha.
Staf Ahli Kementerian Transmigrasi, Yudo Pramono, mengonfirmasi bahwa berbagai program pelatihan dan pendampingan sebenarnya telah dilakukan, mulai dari batik, ecoprint, pengolahan makanan hingga penguatan koperasi. Tantangan berikutnya memastikan program tersebut menghasilkan kegiatan ekonomi yang benar-benar berjalan.
“Intinya pendampingan-pendampingan ini bagaimana caranya sampai bisa menghasilkan, tidak hanya dalam bentuk laporan tertulis” tegas Yudo.
Ia mencontohkan perkembangan koperasi yang mulai membangun kolaborasi dalam penyerapan hasil tangkapan nelayan. Menurutnya, pola serupa perlu diterapkan pada UMKM dan Pokdarwis sehingga masyarakat memiliki kegiatan usaha yang berjalan secara nyata dan berkelanjutan.
Senada dengan hal tersebut, Dr. Vishnu, menekankan bahwa tujuan akhir pendampingan bukan sekadar terlaksananya pelatihan, melainkan terbentuknya kemandirian ekonomi masyarakat. Program pemerintah, menurutnya, harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun kemampuan usaha yang dapat bertahan ketika kebijakan maupun prioritas pemerintah berubah.
"Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pendampingan dan pelatihan itu bisa menghasilkan barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya sehingga bisa mendapatkan pendapatan yang konsisten," jelas Dr. Vishnu.
Ia juga mendorong pelaku usaha menerapkan pengelolaan keuangan sederhana; menghitung pendapatan dan biaya, menyisihkan dana kas, hingga menyiapkan modal pengembangan usaha. Menurutnya, bantuan pemerintah dapat menjadi pemicu awal, tetapi keberlanjutan usaha bertumpu pada kemampuan masyarakat mengelola pendapatan secara mandiri.
Dalam konteks pariwisata, Dr. Vishnu mendorong Pokdarwis membangun jejaring dengan pelaku usaha perjalanan wisata di Batam. Sehingga, kawasan REC dapat masuk dalam pilihan destinasi wisata yang ditawarkan. Potensi mangrove, pengalaman wisata perikanan, kuliner lokal, kerajinan, dan produk UMKM dapat dikemas menjadi satu paket wisata.
“Pariwisata itu sebetulnya mengintegrasikan, menggabungkan antara perikanan, kuliner, maupun UMKM; batik, kerajinan pesisir, dan potensi lainnya” ujarnya.
FGD tersebut akan menjadi basis pemilihan pendampingan yang akan diterapkan selama beberapa bulan kedepan, dengan tujuan agar lebih intensif dan berbasis kebutuhan. Tim Ekspedisi Patriot Barelang diharapkan tidak hanya membantu pada tahap pelatihan, tetapi juga mendampingi masyarakat sampai produk, layanan, kelembagaan, dan model bisnis benar-benar berjalan.
Pada penutupan kegiatan, Camat Galang menegaskan bahwa perikanan, pariwisata, dan UMKM merupakan tiga sektor yang realistis untuk terus dikembangkan sebagai sumber penghidupan masyarakat secara berkelanjutan.
“Intinya kita harus terus berusaha memahami dan menyatukan potensi yang ada. Menurut saya, itu sudah menarik.” Jelas Camat Galang.
Melalui kegiatan ini, Ekspedisi Patriot Barelang berkomitmen mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, koperasi, pelaku UMKM, kelompok nelayan, dan Pokdarwis. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengubah berbagai potensi lokal menjadi aktivitas ekonomi yang produktif, terintegrasi, dan pada akhirnya memperkuat kemandirian masyarakat di kawasan Barelang.